wakil ketua dpd ri laode ida mendesak kementerian tenaga kerja serta transmigrasi dan pemerintah kabupaten tangerang, banten, turut bertanggung jawab kepada adanya indikasi perbudakan buruh pabrik wajan dalam wilayahnya.
terjadinya kasus `perbudakan` kepada buruh pabrik wajan yang berlangsung lumayan lama, salah Satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan daripada pemerintah daerah setempat, kata laode ida di diskusi perbudakan dan ketenagakerjaan di indonesia selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, jumat.
pembicara lainnya dalam dialog tersebut adalah direktur eksekutif migrant care anis hidayah juga pakar demografi daripada universitas indonesia sonny harry harmadi.
menurut laode ida, kabupaten tangerang adalah salah Salah satu sentra industri, hendaknya kemenakertrans melalui dinas tenaga kerja dan kepala daerah setempat menggarap pengawasan dan ketat pada kaum pelaku industri.
Informasi Lainnya:
saya menyayangkan sikap kemenakertrans dan pemerintah kabupaten tangerang yang menanggap persentasi ini biasa-biasa saja, ujarnya.
laode membayar seluruh pihak terkait pada persoalan ketenagakerjaan bisa menuntaskan jumlah ini serta persentasi perburuhan yang lain.
anggota dpd ri dari provinsi sulawesi tenggara itu menilai angka indisikasi perbudakan terhadap buruh pabrik wajan itu sangat mengenaskan serta mencoreng wajah demokrasi indonesia.
dari hasil pengamatan kami, kasus ini bisa berlangsung berlalu sebab banyak dukungan dari oknum anggota polisi, tutur laode dan berkunjung ke tujuan pabrik wajan dalam tangareng, banten, pekan 2012.
direktur eksekutif migrant care, anis hidayah, menyampaikan kiranya kejadian memilukan yang kerap menimpa pekerja indonesia akibat dari hukum ketenagakerjaan yang tak memihak pada pekerja.
menurut dia, sistem ketenagakerjaan selama indonesia memang baru membuka peluang terjadinya praktik perbudakan karena baru ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia (ham).
anis menilai pada ini berbagai persoalan perburuhan hanya dinilai sebagai persoalan ringan, juga pemerintah tidak bekerja mencari langkah awal sampai ke akar permasalahan.
seharusnya, pemerintah melalui menteri tenaga kerja serta transmigrasi langsung mencari Jalan keluar persoalan perburuhan hingga ke akar persoalannya, ujarnya.